Admin Notes

Korupsi dan Broken Windows Theory

Tanggal Post: 2012-07-08 04:56:53

Ditulis: 24 Januari 2012

Ada pertanyaan yang menggelitik dalam perumusan pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia, mana yang harus kita sikat dulu? Korupsi besar atau korupsi kecil? Pada akhirnya negara memilih pendekatan pertama. KPK dibentuk, dan misi utamanya adalah untuk menyikat koruptor-koruptor kelas kakap. Semakin besar nilai korupsi yang dibongkar, semakin baik. Pilihan ini logis menurut banyak pihak, tapi jika ditelaah lebih dalam ternyata mengandung ketidaksempurnaan.

      Setidaknya, menurut pandangan saya, ada 3 alasan utama KPK dibebani tugas mengejar koruptor besar. Pertama, agenda pemberantasan korupsi adalah komoditas politik yang luar biasa menjual. Semakin besar nilai korupsi yang dibongkar, semakin besar pula kredit yang diperoleh (atau yang bisa diklaim) oleh politisi yang duduk di panggung politik. Kedua, para pengambil kebijakan berasumsi bahwa korupsi kecil akan berhenti dengan sendirinya jika korupsi besar disikat. Logika mereka, jika pimpinannya ditangkap, masakan anak buahnya masih berani korupsi? Kenyataannya, tidak ada korelasi positif antara ditangkapnya salah satu pejabat di suatu instansi dengan penurunan intensitas korupsi di instansi tersebut. Ketiga, para koruptor kecil adalah support system yang dibutuhkan oleh koruptor-koruptor besar (atau dengan kata lain, pengambil keputusan itu sendiri). Jika para koruptor kecil ini diperangi, mata rantai korupsi akan berantakan sehingga tidak favourable bagi para pengambil keputusan.

       Kini setelah KPK hampir berusia satu dekade, pendekatan tersebut rasanya perlu kita telaah kembali. Mengapa? Karena terbukti bahwa pendekatan menyikat korupsi besar mengandung banyak kekurangan. Antara lain: (1) KPK menjadi terpenjara dalam agenda politik karena banyak korupsi besar yang melibatkan pimpinan parpol; (2) Masyarakat sama sekali tidak merasakan buah manis gerakan pemberantasan korupsi. Setiap hari masyarakat tetap bersinggungan dengan pungutan liar di hampir riap instansi publik; (3) Komplotan koruptor tidak pernah berhasil dilemahkan, sebaliknya mereka semakin cerdik dan mengakar.

      Lalu apa alternatif yang kita punya? Kembali ke apa yang telah saya sampaikan di awal tulisan ini, kita punya pilihan untuk menerapkan pendekatan alternatif, yaitu menyikat korupsi kecil. Apa logika dibalik pendekatan ini? Jawabannya adalah Broken Windows Theory yang diperkenalkan oleh James Q. Wilson and George L. Kelling. Menurut mereka, teori ini dapat dijelaskan dengan analogi sebagai berikut:

 

"Bayangkan sebuah gedung tak berpenghuni yang beberapa kaca jendelanya pecah. Jika kaca-kaca jendela yang pecah tersebut tidak segera diperbaiki, maka kemungkinan besar hal tersebut akan mengundang aksi vandalisme seperti corat-coret grafiti. Lebih jauh, jika kaca tetap tidak diperbaiki dan corat-coret grafiti tidak dibersihkan, maka besar kemungkinan orang akan berani masuk ke gedung tersebut untuk melakukan hal yang lebih merusak, seperti mencuri dan merusak properti. Kejadian ini bisa dihindari jika kaca-kaca jendela yang pecah tersebut segera diperbaiki."

 

"Ilustrasi lainnya adalah trotoar dengan sampah yang berserakan. Jika trotoar tersebut tidak segera dibersihkan, maka hal itu akan mengundang orang untuk membuang sampah di trotoar tersebut karena mereka menganggap hal itu lumrah di daerah tersebut. Semakin banyak sampah yang berserakan, semakin tinggi rangsangan yang dihasilkan untuk membuang sampah sembarangan di trotoar tersebut. Eskalasi inilah yang perlu dihindari"

 

       Teori ini telah diuji secara empiris (meski bukan tanpa kritik) oleh penggagasnya. Pada awal 1990-an, pemerintah kota New York menggunakan jasa George L. Kelling untuk membantu menerapkan teori ini sebagai bagian dari agenda reformasi sosial kota tersebut. Atas saran Kelling, kepolisian kota new York menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk kejahatan kecil, mulai dari vandalisme grafiti, mabuk di muka umum, kencing sembarangan sampai pemalak di perempatan. Hasilnya cukup impresif, tidak hanya angka kejahatan kecil saja yang turun secara signifikan, tapi juga angka kejahatan yang besar seperti perampokan dan pembunuhan. Tercatat dalam kurun waktu hanya 10 tahun sejak teori ini diterapkan oleh pemerintah kota New York, angka kejahatan baik kecil maupun besar turun sangat signifikan. Sebagai contoh, angka pembunuhan turun sebesar 400% seperti yang terlihat pada grafik berikut:

New York

 

 

      Inilah yang perlu kita pertimbangkan sebagai pendekatan alternatif dalam pemberantasan korupsi. Selama ini eskalasi korupsi kecil yang tidak pernah dibersihkan telah merangsang dan mengundang lebih banyak orang melakukannya. Inilah yang harus kita sikat terlebih dahulu, untuk meruntuhkan eskalasi praktik korupsi kecil yang telah terbentuk selama ini.

      Kita perlu mengusung agenda baru untuk mengegolkan pendekatan ini. Jika Polri dan Kejaksaan sementara ini sulit diharapkan, maka kita perlu memikirkan bentuk enforcement yang lain untuk membersihkan korupsi kecil ini. Yang cukup feasible, meskipun belum terbukti efektif, adalah dengan melakukan social enforcement. Masalahnya, social enforcement tidak bisa kuat jika kita tidak punya platform yang bisa menjadi agregator atau akumulator semua potensi sosial yang menginginkan perbaikan. Inilah yang ditawarkan oleh laporsuap.com, suatu platform untuk menyatukan tekanan sosial terhadap para pelaku korupsi kecil.

 

Selamat berjuang,

 

Harryadin Mahardika (@HarrySastro)

Korupsi Kecil: Medan Pertempuran yang Terlupakan

Tanggal Post: 2012-03-02 19:39:30
On Tags: korupsi kecil 

Gerakan antikorupsi telah berlangsung hampir satu dekade di Indonesia. Banyak prestasi yang telah dihasilkan dalam gerakan ini, termasuk pengungkapan kasus-kasus korupsi besar oleh penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita sebagai warga negara yang baik tentunya merasa bangga dan gembira akan pencapaian ini, dimana akhirnya hukum atas tindak korupsi sedikit demi sedikit mulai ditegakkan di negara ini.

        Namun demikian, kita sebenarnya mengharapkan dampak pengungkapan kasus-kasus korupsi besar oleh KPK tersebut akan terasa langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sayangnya, hal tersebut tidak kunjung menjadi kenyataan. Masyarakat masih terus berhadapan dengan oknum birokrat dan aparat yang tidak jujur, meminta suap sebagai imbalan atas pelayanan yang sudah semestinya mereka berikan sebagai abdi masyarakat. Hal ini karena para koruptor kecil ini belum tersentuh oleh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Sumberdaya KPK yang terbatas tidak memadai untuk digunakan mengurusi kasus korupsi kecil seperti ini. Ditambah lagi, banyak pihak yang berusaha membatasi kemampuan dan sumberdaya KPK.

        Mau tidak mau, masyarakat harus berpartisipasi aktif membantu KPK di front pertempuran yang terlupakan ini. Terutama karena kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi kecil yang dilakukan oleh oknum birokrat dan aparat ini langsung dirasakan oleh masyarakat yang setiap hari bersinggungan dengan mereka. Contohnya, pungutan liar masih terus terjadi di semua layanan publik, mulai dari layanan umum seperti pengurusan surat izin mengemudi, tilang, KTP, catatan sipil, imigrasi, bea cukai, sampai dengan layanan yang spesifik seperti penghulu di KUA. Inilah yang harus kita lawan bersama secara swadaya lewat strategi yang terstruktur.

        Untuk menyatukan potensi masyarakat dalam gerakan perlawanan terhadap korupsi kecil ini, kami mempersembahkan situs www.laporsuap.com ini sebagai platform untuk melaporkan dan menyebarluaskan informasi yang terkait. Akumulasi informasi di situs ini diharapkan dapat menjadi alat penekan (tekanan sosial) bagi instansi publik untuk memperbaiki diri. Selain daripada itu, situs ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan penindakan.

 

Selamat berjuang,

Harryadin Mahardika (@HarrySastro)

 

Admin

<< Lebih Baru | Lebih Lama >>